JAKARTA – Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, serta mendongkrak pendapatan nelayan melalui pembangunan kawasan perikanan yang terintegrasi.
Dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian dari upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional. Melalui semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, KNMP dikembangkan sebagai pusat ekonomi kelautan yang menghubungkan kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan.
Program yang mulai berjalan sejak 2025 ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang sejalan dengan Asta Cita. Pelaksanaannya juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Kawasan KNMP dirancang dengan dukungan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin (cold storage), bengkel, hingga fasilitas pengolahan hasil laut. Kawasan tersebut juga dilengkapi dengan perumahan dan fasilitas sosial untuk mendukung aktivitas serta kehidupan masyarakat nelayan.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya potensi ekonomi sektor perikanan Indonesia yang perlu dikelola secara optimal.
“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan sumber daya kelautan agar potensi perikanan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, khususnya nelayan.
Dampak program KNMP mulai terlihat di sejumlah daerah. Salah satu proyek percontohan yang menunjukkan perkembangan positif adalah KNMP Samber-Binyeri di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Berdasarkan data KKP, produksi ikan di kawasan tersebut meningkat 121 persen, dari 552 kilogram menjadi 1.221 kilogram per bulan. Kenaikan produksi turut mendorong nilai penjualan ikan dari Rp10,8 juta menjadi Rp20,5 juta per bulan, atau meningkat sekitar 90 persen.
Pendapatan nelayan juga mengalami kenaikan sebesar 89 persen, dari Rp6,06 juta menjadi Rp11,43 juta per bulan. Selain itu, dukungan fasilitas melaut membuat nelayan dapat meningkatkan waktu melaut dari sembilan hari menjadi 13 hari.
Peningkatan produktivitas tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga membuka akses pasar antardaerah. Hingga saat ini, tercatat 15 kali pengiriman ikan dengan total volume 231 ton dan nilai mencapai Rp4,36 miliar.
Hasil perikanan dari Samber-Binyeri telah dikirim ke sejumlah daerah, di antaranya Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan fasilitas dan rantai distribusi dapat membantu nelayan menjangkau pasar yang lebih luas.
Keberhasilan serupa juga ditunjukkan KNMP Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang mulai beroperasi pada Mei 2026.
Dalam empat bulan operasional, rata-rata pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kehadiran KNMP juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat dengan menyerap 39 tenaga kerja lokal dan menarik 80 anggota koperasi.
Tidak hanya memasarkan ikan segar, kawasan ini mulai mengembangkan pengolahan tuna menjadi produk tuna loin yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Melalui kemitraan koperasi, pengiriman tuna loin telah mencapai 65 ton dengan nilai Rp2,54 miliar. Pada 27 September 2026, KNMP Tongke-Tongke kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.
Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menilai konsistensi pengiriman produk perikanan tersebut menjadi indikator berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.
“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.
Bupati Sinjai Ratnawati Arif juga menilai kehadiran KNMP membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha dan memperkuat perekonomian daerah. Fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, serta jaringan pemasaran dinilai membantu menjaga kualitas produk sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.
Menurut Ratnawati, apabila dikelola secara optimal, program tersebut berpotensi meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga sekitar 800 ton per tahun untuk setiap lokasi dan menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen.
Sejak 2025, pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 kawasan telah beroperasi, sedangkan 35 lainnya masuk dalam pembangunan tahap kedua.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 5.000 KNMP di seluruh Indonesia pada 2029. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi masing-masing kawasan pesisir.
Dari sisi pembiayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat dukungan APBN untuk pembangunan KNMP mencapai Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan kawasan dan berbagai fasilitas penunjang kegiatan nelayan.
Ke depan, pengembangan KNMP diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat koperasi, mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil laut, serta membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.
Melalui pengembangan ekosistem perikanan yang terintegrasi, Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
Transformasi tersebut diharapkan menjadikan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga kekayaan laut Indonesia dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
(AMY-Humas Kemensetneg)
